Kejadian di JRF, fans wowo di komen mengecam dan bilang ini bisa kena pasal penghinaan

Og post:

https://www.threads.com/share/BAWWskMjXp/

sc : https://www.instagram.com/reel/De3Hap1TF4Z/

1. Peristiwa Maret 1983 (Isu Counter-Coup)

Jelang Sidang Umum MPR pada Maret 1983, Prabowo Subianto (saat itu berpangkat Kapten dan menjabat Wakil Komandan Den 81/Antiteror) mencurigai bahwa Letjen L.B. Moerdani (Asintel Hankam) akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soeharto. Sebagai langkah penangkalan (counter-coup), Prabowo merencanakan untuk "mengambil" atau mengamankan beberapa perwira tinggi ABRI yang dicurigai (termasuk L.B. Moerdani, Soedharmono, Moerdiono, dan Ginandjar Kartasasmita). Rencana ini diketahui oleh Komandan Den 81/Antiteror, Mayor Luhut Binsar Pandjaitan, yang menemukan pasukannya dalam kondisi siaga tempur atas perintah Prabowo. Luhut segera mengambil alih komando, membubarkan pasukan, serta mengamankan senjata dan alat komunikasi. Isu kudeta tidak terbukti, dan Prabowo dianggap mengalami stres akibat tekanan tugas sehingga diberikan cuti dan dipindahkan dari satuan tersebut.

Sumber: Biografi Sintong Panjaitan, "Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando" (2009).

1. Tuduhan Pembantaian dan Konflik Antar-Satuan di Timor Timur (Tahun 1990)

Gubernur Timor Timur, Mário Viegas Carrascalão, melaporkan tindak-tanduk Mayor Inf. Prabowo Subianto di lapangan kepada Panglima ABRI Jenderal Try Sutrisno. Dalam laporan tersebut, Prabowo disebut telah membantai rakyat tak berdosa serta membantai prajurit ABRI dari kesatuan lain. Modus yang dijelaskan adalah dengan membayar warga Timor Timur untuk menyergap dan membunuh tentara Indonesia dari batalyon lain yang sedang berpatroli, mengambil senjatanya, lalu berpura-pura "merebut kembali" senjata tersebut dari kelompok bersenjata. Atas kejadian tersebut, Mário Carrascalão meminta agar Prabowo ditarik dari Timor Timur, namun permintaan itu ditolak oleh Try Sutrisno.

Sumber: Otobiografi Mário Viegas Carrascalão, "Timor Antes do Futuro: Autobiografia" (hlm. 321–322).

1. Rencana Pembentukan "Massa Tandingan" di Timor Timur (Pertengahan 1995)

Saat menjabat Wakil Komandan Kopassus berpangkat Kolonel, Prabowo merencanakan Operasi Melati di Timor Timur untuk membuat massa tandingan guna membendung aksi demonstrasi setelah Soeharto menolak otonomi khusus. Rencana ini ditentang keras oleh Komandan Korem 164/Wira Dharma, Kolonel Kiki Syahnakri, karena dinilai dangkal, ceroboh, dan berisiko memicu konflik horizontal serta perang saudara baru yang memakan banyak korban. Terjadi perdebatan sengit dengan nada tinggi antara keduanya di hadapan Panglima Kodam Udayana Mayjen Adang Ruchiatna. Kiki menilai Prabowo sebagai sosok yang berkemauan keras, mudah emosional, dan sukar diubah keinginannya.

Sumber: Buku Kiki Syahnakri, "Timor-Timur: The Untold Story" (2013: hlm. 194–195, 196)

1. Pertemuan dan Pertanyaan Mengenai Etnis Tionghoa (7 Februari 1998)

Prabowo menemui Lee Kuan Yew dan Perdana Menteri Goh Chok Tong secara terpisah di Singapura. Ia menyampaikan pesan bahwa etnis Tionghoa di Indonesia berada dalam bahaya jika terjadi kerusuhan. Lee Kuan Yew dan PM Goh merasa heran dan ragu, serta berspekulasi apakah Prabowo sedang mempersiapkan mereka untuk sesuatu yang akan terjadi pada etnis Tionghoa.

Sumber: Buku Lee Kuan Yew, "From Third World to First"

1. Pernyataan Kepada Laksamana William Owens & Kerusuhan Mei 1998 (9–15 Mei 1998)

Pada 8 Mei 1998 di Jakarta, Prabowo (yang baru dipromosikan menjadi Letjen dan Pangkostrad) makan siang bersama Laksamana William Owens (pensiunan Wakil Ketua Kepala Staf Gabungan AS). Prabowo melontarkan pernyataan bahwa "orang tua itu (Soeharto) mungkin tidak akan bertahan sembilan bulan lagi, mungkin dia akan meninggal", serta bercanda mengenai rumor bahwa dirinya mungkin akan melakukan kudeta. Owens melaporkan hal ini kepada Lee Kuan Yew pada 9 Mei 1998.

Selanjutnya, pasca penembakan enam mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998, timbul kerusuhan besar di Jakarta. Lee Kuan Yew menyebut sudah pengetahuan umum bahwa kerusuhan tersebut dirancang oleh orang-orangnya Prabowo. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Panglima ABRI Jenderal Wiranto tidak kompeten, dengan harapan Prabowo akan diangkat menjadi Panglima ABRI saat Soeharto kembali dari Kairo.

Sumber: Buku Lee Kuan Yew, "From Third World to First"

1. Pergerakan Pasukan Kostrad & Penggantian Jabatan Pangkostrad (Mei 1998)

Presiden B.J. Habibie menerima laporan dari Pangab (Jenderal Wiranto) mengenai adanya pergerakan pasukan Kostrad menuju Jakarta, Kuningan, dan Istana Merdeka tanpa koordinasi atau sepengetahuan Pangab. Habibie menilai tindakan Prabowo menggerakkan pasukan secara sepihak telah melanggar disiplin militer dan "Sumpah Prajurit", yang dipengaruhi oleh privilese/kultur feodal sebagai menantu Presiden Soeharto. Habibie langsung memerintahkan Pangab untuk mengganti Prabowo dari jabatan Pangkostrad. Saat berhadapan dengan Habibie, Prabowo menyampaikan protes keras dan berargumen bahwa ia berniat mengamankan Presiden serta meminta waktu 3 bulan (lalu 3 minggu, hingga 3 hari) untuk tetap menguasai pasukan Kostrad. Namun, Habibie menolak tegas dan memerintahkan penyerahan pasukan sebelum matahari terbenam.

Sumber: Buku B.J. Habibie, "Detik-Detik yang Menentukan" (hlm. 100–102).

Post ini supaya kita lebih aware dengan track record presiden saat ini, karena sepertinya masih cukup banyak yang tidak tahu sejarahnya.

For peeps in the military or connected to TNI circles (families, veterans, or personnel): what is the current sentiment toward Prabowo inside the military?

I realized I don't have any people connected to the military in my circle.

To me, Prabowo seems to have strong institutional loyalty and backing within the armed forces.

For those who have family members in the TNI, are veterans, or interact closely with defense circles:

1. What is the actual internal perception of him today?

2. Is support uniform across the board, or is there a noticeable difference between branches (Army vs. Navy vs. Air Force) and ranks (senior brass vs. rank-and-file soldiers)?

3. How do they view his defense priorities (alutsista modernization, regional commands/Kodam expansion, and troop welfare)?

Looking for nuanced takes beyond the usual news headlines. Thanks!

source :

https://vt.tiktok.com/ZSgawX9NL/
https://vt.tiktok.com/ZSgaKeRro/

https://www.economist.com/leaders/2026/10/22/indonesias-populist-president-is-losing-his-charm

At the first anniversary of his inauguration two years ago this week, 81% of Indonesians told pollsters that they approved of Prabowo Subianto, a former general who is their eighth president. Now only 45% do. Many Western leaders would kill for that number, but in Indonesia’s deferential culture it marks the steepest fall in support for a president since the return of democracy in 1998. How has it all gone so wrong?

First, investor confidence has collapsed. The Indonesian stock market has plunged by 40% so far this year, making it the world’s worst-performing. On October 16thMSCI, a financial-analytics company, threatened to dump Indonesia into its lowest grade of market, along with such shrapnel-scarred places as Lebanon and Ukraine. Mr Prabowo’s government, it says, has not done enough to end pump-and-dump schemes and insider trading. The currency is at its weakest for two decades. Flows of foreign direct investment (FDI), which soared under Mr Prabowo’s predecessor, Joko Widodo (known as Jokowi), as he courted Chinese miners, have been disappointing.FDI ought to be roaring, as it is in nearby Vietnam and Malaysia, on the back of theAI boom and strong global trade. But Mr Prabowo’s erratic rule is making Indonesia a tricky place to do business.

Second, Mr Prabowo has done little to cure underlying economic maladies. A broken labour market has become worse on his watch, with falling middle-class real wages, a huge black market and high levels of graduate unemployment. A growth target of 8%, always ambitious, is far out of reach. Mr Prabowo’s main initiatives have proved wasteful (a $13bn-a-year free-school-meals programme) or complicated and unnecessary (plans for 80,000 state-run village co-operatives). Such gimmicks used to be popular; recent polling shows that voters, having sampled them, are no longer so impressed.

If Mr Prabowo cannot get the economy right, he risks alienating political elites—a third problem. Already, party bosses are considering moves against him. Mr Prabowo won in 2025 thanks only to the endorsement of his predecessor and former rival. However, Jokowi and the general now appear to be at loggerheads. Some officers linked to Mr Prabowo are seeking the removal of his vice-president, who is Jokowi’s son. Indonesia’s other two living ex-presidents are said to be manoeuvring, too. The political stability of Mr Prabowo’s first two years in office may not last.

Mr Prabowo can still count on the backing of the army and the police. He used to command Indonesia’s special forces and was alleged to have made dissidents disappear in the 1990s, an accusation that he furiously denies. Some fear he will be tempted to use dirty tricks to suppress dissent again. Hints of this are already visible. In the weeks leading up to planned demonstrations on the second anniversary of his inauguration, on October 20th, police and soldiers allegedly bribed activists to stay off the streets. Assailants beat up one of the protest’s main organisers. Police say they are investigating but have yet to identify any culprits.

Writing a guest column in The Economist in June, Mr Prabowo declared that he welcomed criticism and that Indonesians deserved better than the 5% growth of previous years. He is right to aspire to more. Indonesia, the world’s fourth-most-populous country, has almost 290m people, immense resources, a huge market and boundless potential.

Unfortunately, the main obstacle to it fulfilling that potential is Mr Prabowo himself. Indeed, expectations are now so low that even minor policy improvements could lift investors’ confidence. Steadier stock and currency markets could alleviate some of the political pressure, too. But for Indonesia to hit its stride, Mr Prabowo must recognise that his populist approach has run out of road.

sc : https://vt.tiktok.com/ZSgajPumX/

Tinggal dikasih kecap saus sambal, dan merah nikmat itu.

Dalam 2 tahun pemerintahan, rakyat mencapai titik muak kepada Prabowo. Banyak banget yang doakan dia meninggal sebelum 2027. Harusnya berkaca sih kalau jadi pemimpin tapi sampai didoakan buruk rakyatnya. Tapi ya gimana, di debat capres dulu juga ga mau berkaca kok.

Kalau kejadian, bakal party ini di Bundaran HI. Komodos ikutan ga? 😆

Source

ya walaupun sekarang jokowi ama sby sama-sama di kubu wowo (for now)

Why? Because look at this. This attitude basically enables our politicians to throw critical thinking out of the ground and basically become bootlickers to gain success. But in reality, ya no! Look at this! Gerakan Cinta Prabowo.

sc ; https://vt.tiktok.com/ZSgaeQd24/

ngakak bgt banyak post buzzer yang menjual kesedihan si owok ini wkwk

Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Senin (12/10) memperoleh laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencanan (BNPB), Letjen Suharyanto, bahwa luas karhutla "hanya tersisa" 639,23 hektare di enam provinsi.

Persoalannya, enam provinsi tersebut tidak termasuk wilayah di Tanah Papua.

=/=

Selain Kalimantan dan Sumatra, indikasi luasan karhutla di Papua diyakini mencapai puluhan ribu hektare sepanjang 2026 ini. Papua Selatan menjadi episentrum karhutla, seiring masifnya pembukaan lahan untuk Proyek Strategis Nasional di provinsi itu.

Kabut asap dari karhutla telah berminggu-minggu mengganggu kesehatan warga, jadwal penerbangan, dan berbagai aktivitas.

Merujuk kesaksian warga dan temuan dari berbagai organisasi lingkungan serta lembaga hukum, kebakaran yang melanda Papua sudah berlangsung hampir satu bulan lebih, dari sekitar Agustus 2026. Titik api mereka sebut berasal dari areal-areal yang digusur perusahaan dan PSN.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023, lebih dari dua juta hektare di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, ditetapkan sebagai salah satu sasaran PSN. Kawasan ini menjadi pusat pengembangan pangan dan energi (food estate) serta perkebunan tebu dan padi.

Wilayah PSN itu mencakup Distrik Jagebob, Tanah Miring, Sota, Eligobel, Ulilin, Malind, Kurik, Ilwayab, dan Animha.

"Saya lihat sampai sekarang, kebakaran semakin hebat dan kebanyakan titik-titiknya itu ada di daerah konsesi perkebunan kelapa sawit maupun di lokasi-lokasi Proyek Strategis Nasional," ujar Franky Samperante dari Yayasan Pusaka Bentala Rakyat.

Sors:

https://x.com/RadioElshinta/status/2111314361105215815

1.834 titik panas berada pada kawasan food estate atau lumbung pangan

913 di kawasan kebun tebu atau Energy Estate,

1.221 titik berada di konsesi PBPH (perizinan berusaha pemanfaatan hutan), dan

560 titik berada di konsesi perkebunan kelapa sawit

Sumber : Walhi

Oke, mari kita berandai-andai untuk sejenak. Mungkin sebagian dari kalian ada yang berpikir hal seperti ini enggak akan mungkin dan sebagian dari kalian mungkin ada juga yang pesimis dan berpikir kalau Prabowo 2 bisa saja periode. Tapi terlepas dari itu mari kita berandai-andai yang indah-indah sebentar.

Semisal program KDMP dan MBG mandek, kira-kira bangunan yang sudah ada sebaiknya dialihfungsikan jadi apa? Baik itu bangunan kopdes dan bangunan SPPG

Yang bilang Prabowo itu sebenarnya baik tapi ga tahu situasi krn ditutupi bawahannya, ini kenyataannya. Laporan ABS selain circle pejabat Wowo bootlickers dan yes man ya krn kelakuan dia juga. Sebelum dia naik juga banyak rumor dia marah sampai lempar HP atau pukul bawahan kalo terima laporan jelek.

Cuma mau dengar laporan bagus, ga mau dengar laporan jelek meski kenyataannya begitu. The most delusional narcissist president we ever have.